GLOBALMEDAN.COM- JAKARTA, Sebagai Menteri Kesehatan RI, Letjen TNI (Purn) dr Terawan Agus Putranto menyatakan jabatannya tidak menghalangi dirinya untuk melayani pasien yang membutuhkan keahliannya dalam melakukan 'cuci otak'. Hanya saja ia memastikan semua akan dilakukan sesuai situasi dan kondisi yang ada.
"Ya kalau ada yang harus dibantu dan emergency, akan segera saya kerjakan," kata dokter lulusan UGM itu kepada wartawan.
Lihat saja, hari ini selain saya memimpin rapat di kantor. Saya menyempatkan diri singgah ke RSPAD Gatot Soebroto karena ada panggilan darurat unt
uk menangani seorang pasien, yang kebetulan tokoh agama. "Ya paling tidak, yang mau lumpuh jadi gak lumpuh," ujar lelaki kelahiran Yogyakarta, 5 Agustus 1964 itu., ungkap Terawan.Sebagai dokter, Terawan dikenal sangat ahli dalam mengatasi masalah penyakit stroke. Metode pengobatannya secara awam disebut sebagai metode 'cuci otak' atau Digital Substraction Angiography (DSA). Sejak 2005 Terawan menekuni metode ini. Total pasiennya mencapai puluhan ribu termasuk yang datang dari mancanegara.
Meskipun Majelis Kehormatan Etik Kedokteran (IDI) pernah menilai dia melanggar etik terkait metode pengobatannya yang dilakoninya itu, Terawan meyakinkan bahwa sejauh ini semua pasiennya berhasil dia tolong dan sembuh.
"Kalau tidak safety, kita akan berhenti, karena banyak pasien safe maka pengobatan dilanjutkannya. Soal hasil tergantung doa masing-masing pasiennya. Kalau sampai sekarang saya tidak berhenti, berarti safe. Doa saya ya jangan sampai gagal," tutur Terawan yang masih merangkap sebagai Kepala RSPAD.
Menyinggung BPJS, Terawan sebagai Menteri Kesehatan, Pihaknya memberikan perhatian khusus kepada sejumlah isu seperti program BPJS Kesehatan yang masih mengalami defisit keuangan, harga obat yang tinggi, memperbaiki gizi masyarakat, hingga penyebaran tenaga kesehatan ke berbagai daerah perbatasan dan wilayah-wilayah terisolir lainnya.
Terawan berharap masyarakat agar dapat memahami bahwa kenaikan iuran merupakan salah satu alternatif solusi agar program tersebut dapat tetap berjalan dengan baik.
Pemerintah, kata dia, tidak bermaksud membebani masyarakat. Sebab faktanya ada puluhan juta warga yang biaya pengobatannya ditanggung pemerintah melalui APBN.
" Hal ini dapat dihitung berapa Triliun yang dikeluarkan Pemerintah untuk peningkatan kesehatan masyarakat kecil. Tapi untuk masyarakat yang tergolong mampu , saya minta untuk segera membayar iuran sendiri," ujarnya.
Terkait wacana pemberian sanksi terhadap warga yang menunggak Iuran BPJS, sebagai Ketua Kehormatan Dokter Militer Dunia menyatakan bahwa petugas di lapangan hanya akan datang untuk mengetuk isi hati warga agar berkenan membuka dompetnya dan segera membayarkan iuran tersebut, ungkapnya. (dtc/ Edi Sukarno)
