Hal ini disampaikan Panglima Komando Daerah Militer I Bukit Barisan (Pangdam I/BB) Mayjen TNI Hassanudin SIP MM, usai Rapat Terbatas (Ratas) bersama Presiden RI Joko Widodo dan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Menko Perekonomian) Airlangga Hartanto dengan para Kepala Daerah, Pangdam, Kapolda se - Indonesia, secara Virtual, dari kediaman Pangdam I/BB, Sabtu (6/8/2021).
Dikatakan Menko Perekonomian yang juga Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPC-PEN) bahwa selama periode PPKM 3 - 9 Agustus, rerata harian indikator pengendalian Covid-19 di tingkat nasional mengalami perbaikan dibandingkan pada PPKM pada periode sebelumnya (26 Juli - 2 Agustus 2021).
Sesuai data bahwa rerata konfirmasi kasus harian turun, tingkat kasus aktif turun, tingkat kesembuhan meningkat, Positivity-Rate turun dan Rata-rata BOR s.d. 6 Agustus 2021 turun, Namun, situasi masih sangat dinamis dan indikator ini masih fluktuatif, jelasnya.
Airlangga Hartarto mengapresiasi pengertian dan dukungan masyarakat terhadap pelaksanaan kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) yang telah dilakukan beberapa kali dan indikator sudah menunjukkan perbaikan, namun masih belum sampai pada tahap yang aman.
Dalam ratas juga, Presiden Joko Widodo memberikan arahan dan kebijakan penanganan pandemi Covid-19 bertumpu pada tiga pilar utama yaitu pertama, laksanakan percepatan vaksinasi terutama pada wilayah-wilayah yang menjadi pusat mobilitas dan kegiatan ekonomi.
Kedua, Penerapan Protokol Kesehatan 3M yang masif di seluruh komponen masyarakat dan laksanakan Program 3 T, testing, tracing dan treatment secara masif.
Terakhir, Pemerintah juga akan fokus menjaga BOR, menambah fasilitas isolasi terpusat, serta menjamin ketersediaan obat-obatan dan pasokan oksigen.
Saat ini, Pemerintah mewaspadai ancaman meluasnya penyebaran varian Delta yang sudah terdeteksi 1.063 kasus dan beberapa indikator utama lain yang masih fluktuatif, terutama untuk kasus konfirmasi dan positivity-rate dan tergantung pada jumlah Testing harian.
Pemerintah juga mendorong pelaksanaan 3M yang lebih masif, karena berdasarkan Laporan Pemantauan Perubahan Perilaku yang dilakukan Satgas Penanganan Covid-19, tingkat kepatuhan penggunaan masker pada Kabupaten/Kota di luar Jawa Bali masih relatif rendah dan masih ada 71 Kabupaten/Kota dengan tingkat kepatuhan lebih kecil 75%.
Untuk itu, Presiden ingin Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19 Pusat dan Satgas Penanganan Covid-19 Daerah bersama TNI/POLRI agar fokus dan serius dalam menegakkan kepatuhan di Kabupaten/Kota PPKM Level 4 tersebut.
Lanjutnya, Pemerintah tetap mempertimbangkan aspek kesehatan dan pengendalian kasus Covid-19 sebagai prioritas utama, namun aspek sosial ekonomi, terutama yang menyangkut pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat, juga tetap diperhatikan.
Jokowi menerangkan, untuk mengurangi beban masyarakat akibat berbagai pembatasan mobilitas dan aktivitas sosial ekonomi, dengan mendorong percepatan penyaluran Bantuan Sosial (Bansos) untuk masyarakat, Bantuan untuk UMK dan PKL/ Warung serta insentif fiskal untuk korporasi di sektor-sektor terdampak.
Sejumlah program Bansos telah digulirkan oleh Pemerintah, antara lain Program Keluarga Harapan, Kartu Sembako, Program Bantuan Langsung Tunai Desa, Bantuan Subsidi Upah dan Program Banpres Produktif Usaha Mikro, sebut Presiden.
Sementara itu, Pangdam I/BB menyatakan bahwa pihak Satgas Penanganan Covid-19 dari Kodam I/BB telah melaksanakan penegakan displin bersama - sama Polri dan Satuan Polisi Pamong Praja serta instansi terkait lainnya, ungkapnya.
Kodam I/BB beserta jajarannya yang berada di keempat Provinsi yakni Sumut, Sumbar, Riau dan Kepri, siap mendukung pemerintah dalam percepatan Penanganan Covid-19 dari Program Vaksinasi, Pendisplinan Prokes hingga Program PPKM Level 4, pungkas Pangdam I/BB.
Pelaksanaan Vidcon tetap mematuhi aturan Protokol Kesehatan yang ketat. Turut hadir, Asops Kasdam I/BB, Aster Kasdam I/BB dan Kakesdam I/BB.
