Dalam salah satu media telah disebutkan bahwa proyek pengadaan alutsista di lingkungan Angkatan Darat dikuasai oleh salah seorang sahabat Jenderal TNI Dudung Abdurachman. Kepala Dinas Penerangan Angkatan Darat (Kadispenad) Brigjen TNI Tatang Subarna pun menanggapi munculnya isu miring tersebut.
Menurut Brigjen TNI Tatang, isu miring tentang mekanisme pengadaan alutsista itu adalah informasi yang sangat menyesatkan dan bersifat miss leading atau memberikan kesan penggiringan opini publik untuk tujuan tertentu.
"Informasi tersebut menyesatkan dan tidak melalui konfirmasi terlebih dahulu," kata Kadispenad Brigjen TNI Tatang Subarna dalam keterangan resminya kepada wartawan, Sabtu (07/052022).
Kadispenad menjelaskan, bahwa Jenderal TNI Dudung Abdurachman selaku Kepala Staf Angkatan Darat dalam memimpin dan menjalankan organisasi secara profesional serta mentaati semua aturan dan mekanisme yang berlaku, termasuk dalam hal pengadaan alutsista.
Dia menambahkan, mekanisme pengadaan alutsista TNI telah diatur dalam Permenhan No 14 Tahun 2020. Dalam ketentuan tersebut, kata Kadispenad, proses pemilihan Penyedia Alpalhankam dilakukan di Kemhan RI dan bukan di unit organisasi.
Selain itu, lanjutnya, proses tersebut juga didampingi oleh lembaga audit baik internal maupun eksternal serta didampingi juga oleh BPKP dan LKPP.
Oleh karena itu, Kepala Staf Angkatan Darat tidak berdiri sendiri dan tidak memiliki kewenangan penuh untuk memberikan proyek pengadaan alutsista tersebut kepada siapapun.
"Dengan demikian, isu penunjukan penyedia alpalhankam yang didasari oleh kedekatan terhadap salah satu pejabat itu berlebihan dan cenderung merupakan penggiringan opini," ujarnya. Atas beredarnya berita-berita itu,
Kadispenad mengatakan bahwa pihak TNI AD akan melaporkan serta bekerja sama dengan Kementerian Kominfo RI dan pihak Kepolisian RI untuk penelusuran dan proses lanjutan, karena tidak disertai data dan fakta sehingga mencemarkan nama baik institusi TNI AD dan Kasad.
Brigjen Tatang juga mengimbau Kepada para awak media untuk konfirmasi kepada pihak TNI AD sebelum melakukan pemberitaan terkait TNI AD sehingga tidak terjadi penyampaian informasi yang salah kepada publik.
"Kita akan selalu terbuka dan transparan terkait informasi-informasi di lingkungan TNI AD," kata Kadispenad.
