Diperketatnya pengamanan Kota Medan itu ditandai dengan Apel Gelar Pasukan Pengamanan VVIP dalam rangka memperingati HUT Dekranas ke-43 dan Hari Kesatuan Gerak PKK ke-51 di Kota Medan yang akan dihadiri Ibu Negara dan Ibu Wakil Presiden RI di Lapangan Udara (Lanud) Soewondo Medan, Senin (15/5/2023).
Apel gelar pasukan itu dipimpin langsung Wakil Gubernur Sumatera Utara Musa Rajekshah, Pangdam I Bukit Barisan Mayjen TNI Achmad Daniel Chardin SE MSi dan Kapolda Sumut Irjen Pol RZ Panca Putra Simanjuntak.
“Sumut akan kedatangan, Ibu Negara Iriana Jokowi dan Ibu Wakil Presiden Republik Indonesia Wury Amin akan menghadiri HUT Dekranas ke 43 dan HKG PKK ke 51 di Kota Medan,” kata Wakil Gubernur Sumut, Musa Rajekshah.
Ijeck mengungkapkan, Kota Medan, Sumatera Utara, dipercaya sebagai tuan rumah HUT Dekranas ke 43 dan HKG PKK ke 51 sehingga harus menciptakan situasi yang aman dan kondusif.
“Sebagai tuan rumah tentu kita harus memberikan kesan yang baik kepada tamu yang hadir. Ini kesempatan kita untuk memperkenalkan Sumatera Utara di dunia. Kita harus membangun sinergitas untuk menyukseskan kegiatan ini. Bersama dengan pihak lainnya,” ungkapnya.
“Untuk memastikannya kegiatan berjalan aman dan kondusif serta sukses, Polda Sumatera Utara bersama Kodam I Bukit Barisan melakukan pengamanan yang akan berlangsung selama 6 hari dimulai 16 sampai 21 Mei 2023,” ujar Wagubsu.
Ijeck menuturkan, selama pelaksanaan pengamanan itu satuan tugas Polda Sumatera Utara, Kodam I Bukit Barisan dan pemerintah daerah mengedepankan upaya preemtif serta preventif dibantu intelijen, penegakan hukum juga instansi terkait.
“Diharapkan personel TNI dan Polri harus secara optimal melaksanakan pengamanan kegiatan yang sedang berlangsung ini. Harus menempatkan personel gabungan di objek pengamanan guna mengantisipasi gangguan kamtibmas dengan sasaran berupa orang, benda dan kegiatan lainnya,” tuturnya.
“Pengamanan ini tidak boleh sebagai kegiatan pengamanan rutin biasa yang dapat menjadikan kita cenderung kurang waspada terhadap semua dinamika perkembangan masyarakat. Perlu untuk melaksanakan pemetaan kerawanan kemudian segala informasi yang masuk diolah untuk memprediksi gangguan kamtibmas yang membutuhkan langkah antisipasi secara tepat,”pungkas Ijeck.
