Senin (9/10/2023).
Setiba di Bandara Kuala Namu Internasional Airport, rombongan Komisi I DPR RI yang dipimpin Meutya Viada Hafid itu langsung disambut Panglima Kodam I/BB Mayjen TNI Mochammad Hasan, dilanjutkan pertemuan di Makodam I/BB.
Pangdam dalam pertemuan itu bahwa pihak Kodam I/BB siap mendukung pengamanan Pemilu tahun 2024. Kodam I/Bukit Barisan akan mengamankan dan menjaga stabilitas wilayah, baik pada pelaksanaan Pemilu 2024 hingga proses Pemilu selesai, melalui sinergitas bersama pihak Kepolisian dan stakeholder terkait dengan tetap menjaga Netralitas TNI.
Tak hanya itu, Mayjen Mochammad Hasan juga menegaskan bahwa seluruh satuan TNI yang tergelar di dalam wilayah Kodam I/Bukit Barisan secara umum siap dalam melaksanakan pertahanan wilayah, baik di darat, laut dan udara serta melaksanakan operasi dukungan dan perbantuan kepada KPU, Pemda, Polri sehingga terciptanya keamanan dan ketertiban masyarakat yang kondusif.
"Tugas operasi ini sesuai peraturan Panglima TNI No.Perpang/71/VIII/2011 tanggal 19 Agustus 2011, dan amanat UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI," jelas Pati TNI AD bintang dua itu.
Di akhir paparannya, abituren Akmil 1989 ini menjelaskan bahwa kondisi keamanan Sumatera Utara merupakan salah satu tolok ukur stabilitas keamanan nasional, sehingga Kodam I/Bukit Barisan bersama Polri dan komponen bangsa lainnya selalu bersinergi dalam menjalankan tugas tersebut.
Sementara itu, Ketua komisi I DPR RI Meutya Viada Hafid menyampaikan bahwa dalam menghadapi tahapan pemilu tahun 2024 mendatang, harus mewaspadai tahapan pemilu yang saling beririsan dengan jumlah peserta dan jenis pemilihan, karena terdapat sejumlah potensi terjadinya gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat saat pelaksanaan tahapan pemilu 2024.
Oleh karena itu, Komisi I DPR RI kunjungi masing masing Kodam untuk melihat bagaimana kesiapannya dan juga 'condition plan' dari para Kodam, khususnya Kodam I Bukit Barisan.
Anggota DPR RI Fraksi Golkar ini juga menerangkan proses pengamanan kampanye dan pemungutan suara TNI harus dilengkapi peralatan dan paling utama adalah perangkat hukumnya sendiri payung hukumnya jadi prajurit TNI ketika turun mengamankan mulai dari proses kampanye pemungutan suara perhitungan itu kehadiran mereka itu jelas .
Meutya mengatakan keterlibatan di babinsa pada pengamanan pemilu juga dibahas karena ada pemikiran dari Kodam. Anggota DPR RI dari daerah pemilihan Sumut I, berharap pemilu 2024 mendatang akan sangat baik apalagi dengan keterlibatan TNI yang jelas.
"Semua wilayah yang berpotensi kerawanan tinggi itu butuh pendekatan dan harus ada penyesuaian yang khusus, bukan berarti hanya dimarka atau didaerah merah tapi harus ada pendekatan, baik dalam jumlah personilnya ditambah, jumlah perangkatnya ditambah dan operasional juga diperkuat," pungkas Meutya.
Hadir dalam pertemuan tersebut, Kasdam I/BB, Kapoksahli Pangdam, Danlantamal I Belawan, Danrem 031/WB, Danrem 032/Wbr, Danrem 033/WP, Danrem 022/PT, Danrem 023/KS, Danlanud Soewondo, para Asisten Kasdam, LO TNI AL, LO TNI AU, para Kabalakdam dan para Dansat jajaran Kodam I/BB.
Turut hadir juga rombongan Komisi I DPR RI, Teuku Riefky Harsya, MT, H. Irmadi Lubis, Mayjen TNI Mar (Purn) Sturman Panjaitan, SH, Krisantus Kurniawan, Tofan Maulana, Ir Irwan Ardi Hasman, Rachel Maryam Sayidina, Hasbi Anshory, SE, MM, Drs H. Taufiq Rahman Abdullah, H. Darizal Basir, dan Dr H. Almuzzammil Yusuf, MSi. (*)
