Hal ini disampaikan Direktur Teknologi dan Pertahanan Kementerian Pertahanan, Dedy Laksmono usai workshop Foreign Policy Community Indonesia bekerjasama dengan Korea Foundation, beberapa waktu lalu, Korsel disebut kembali menagih pembayaran pembagian modal atau cost share pengembangan jet KF-21.
"Kami tetap memiliki komitmen untuk melanjutkan kerja sama dengan Korea Selatan," kata Dedy Laksmono, dalam workshop Foreign Policy Community Indonesia bekerjasama dengan Korea Foundation.
Dedy mengakui bahwa alokasi dana APBN terbatas, sehingga RI sampai harus menunda pembayaran komitmen dengan Korsel.
Untuk tahun 2024 kami menyiapkan sebesar Rp1,25 triliun untuk membayar cost share. Namun kami menyadari ini belum cukup dengan komitmen sebelumnya," ungkap Dedy.
"Namun komitmen kami dengan Korea Selatan tetap menjadi prioritas," kata dia.
Pada kesempatan yang sama, Chief Representative Officer dari Korea Aerospace Industry Woo Bong Lee menyebut Korsel telah mengupayakan yang terbaik soal kerja sama pengembangan jet tempur ini.
Dia juga mengatakan Korsel telah menggelontorkan dana yang sangat besar untuk program ini, sehingga sampai kini masih menunggu RI memenuhi komitmennya.
"Kami memanfaatkan investasi dengan baik. Kami mengalokasikan banyak dana uang, dan sekarang kami menunggu dari Indonesia. Sebagai kontraktor utama, kami masih menunggu dan tetap menjaga hubungan baik dengan Indonesia," ujar Lee.
Korsel menggandeng Indonesia untuk bekerjasama membuat jet tempur KF-21. Proyek ini merupakan kerjasama industri pertahanan RI-Korsel bernilai 8,8 triliun won atau sekitar Rp 100 triliun.
Sesuai kesepakatan, RI menanggung 20 persen pembayaran. Namun, Indonesia masih menunggak dan baru melanjutkan pembayaran pada akhir 2022.
Korsel bahkan menjadi anggota baru dalam grup elite negara produsen jet tempur supersonik usai membuat dan melakukan uji coba terbang KF-21. Korsel pun masuk negara-negara elite produsen jet tempur supersonik dari Amerika Serikat hingga Rusia.
