Hal ini disampaikan Pelaksana Tugas Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhanas) Laksdya TNI Maman Firmansyah usai Focus Group Discussion (FGD) Strategi Transformasi Digital Guna Pengendalian Inflasi di Aula Raja Inal Siregar, Kantor Gubernur Sumut, Jalan Diponegoro Nomor 30, Medan. Jumat (02/02/2024)
Menurut Maman, semangat digitalisasi Pemerintah Provinsi Sumut sudah bagus dan harus terus ditingkatkan konektivitas dengan daerah lainnya agar segala hasil bumi Sumut dapat dipasarkan lebih luas lagi sehingga perekonomian masyarakat meningkatkan pula.
Penjabat Gubernur Sumut, Hassanudin, sebelumnya optimis pengendalian inflasi semakin baik melalui transformasi digital di berbagai bidang. Transformasi digital diyakini mampu memperkecil berbagai hambatan, baik bidang perdagangan, pemerintahan atau lainnya.
Pada 2023, misalnya, berdasarkan data East Ventures-Digital Competitiveness Index (EV-DCI), daya saing digital Sumut meningkat 5,7 poin (43,9) dibanding 2022 (38,2). Kenaikan angka ini membawa Sumut naik peringkat dari posisi 13 ke posisi 10.
Ada 9 pilar yang diukur, perubahan signifikan Sumut ada di regulasi dan kapasitas pemda, naik 17,1 poin setelah kita berhasil digitalisasi beberapa layanan publik, seperti pembayaran pajak, pembuatan izin, UMKM dan lainnya,” kata dia.
Kenaikan signifikan juga terjadi pada bidang kewirausahaan dan produktivitas, usai Sumut menggelar program fast track digital untuk 1.000 UMKM.
Selain itu, Sumut mengimplementasikan digitalisasi di bidang pertanian, dimana komoditas pertanian seperti cabai, bawang merah, beras dan lainnya sering menjadi penyebab meningkatnya inflasi.
“Dari banyak penelitian digitalisasi keuangan memiliki hubungan signifikan dengan inflasi, oleh karena itu, kami concern dengan hal ini, melihat tren inflasi kita di mana sektor pertanian berandil besar pada inflasi maka intervensi digital di sektor pertanian sangat diperlukan,” kata Hassanudin.
Menurutnya upaya-upaya berdampak signifikan pada inflasi Sumut yang terkendali di akhir 2023. Inflasi Sumut pada November 2023 sebesar 3,20% (yoy), lebih tinggi dari nasional (2,86%) dan di Desember menurun ke angka 2,25% (yoy), lebih rendah dari nasional (2,61%).
“Kita juga melakukan intervensi langsung seperti saat gejolak harga beras di Sumut, kemarin, tetapi dengan digitalisasi kita juga memiliki data yang menjadi pertimbangan untuk mengambil kebijakan,” pungkasnya.
Hadir pada FGD, Sekretaris Utama Lemhanas Komjen Pol R.Z. Panca Putra Simanjuntak, Ketua DPRD Sumut Baskami Ginting, Kapolda Sumut Irjen Pol Agung Setya Imam Effendi, Pangdam I/BB M. Hasan, Kabinda Sumut Brigjen TNI Asep Jauhari Puja Laksana dan unsur Forkopimda.
Hadir juga Ketua Umum Kadin Sumut Firsal Mutyara, Ketua Kadin Medan Arman Chandra, para Rektor berbagai universitas di Sumut, OPD terkait Pemprov Sumut serta mahasiswa. (*)
